Partai
keadilan sejahtera (pks) lewat wakilnya di parlemen hidayat nurwahid
tidak sepakat dan juga memprotes kebijakan pemerintahan j0k0wi yang
berencana memakai dana haji melalui tubuh pengelola keuangan haji (bpkh)
yang jumlahnya menggapai triliunan rupiah buat proyek infrastruktur.
pks hidayat nur wahid berkata, pemerintah berarti membikin klarifikasi pada warga memandang dana haji merupakan dana abadi, bukan pajak sampai - sampai tidak dapat begitu aja dipakai.
" wajib klarifikasi itu benar ataupun tidak karna tidak harus setimpal, itu kan duit abadi umat yang kepunyaan swasta mestinya digunakan buat umat (berangkat haji) , " ucap hidayat di jakarta, serupa dikutip okezone, selasa (10/1/2017).
hidayat menghitung, apabila negeri ataupun pemerintah mau membetulkan infrastruktur mestinya memakai dana pajak ataupun hasil dari tax amnesty (penghapusan pajak). baginya, dana haji merupakan duit abadi kepunyaan umat yang tidak dapat begitu aja dipakai buat kepentingan negeri.
" bahwa benar dipakai kami (pks) menolak keputusan itu. karna infrastruktur bukan dari dana umat, jadi laporan ini wajib lekas dikoreksi demi kepentingan umat dan juga jangan hingga menyirnakan keyakinan pada warga, " jelas hidayat.
sedangkan bagi menteri agama lukman hakim saefudin, rencana investasi berupa infrastruktur menggambarkan penumpukan dana setoran dini pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji (bpih) pada 2014 menggapai rp 73, 79 triliun. [islamedia]
(sumber: http:// berita. islamedia. id/2017/01/pks-tidak-setuju-dana-haji-dipakai-untuk-proyek-infrastruktur. html )
pks hidayat nur wahid berkata, pemerintah berarti membikin klarifikasi pada warga memandang dana haji merupakan dana abadi, bukan pajak sampai - sampai tidak dapat begitu aja dipakai.
" wajib klarifikasi itu benar ataupun tidak karna tidak harus setimpal, itu kan duit abadi umat yang kepunyaan swasta mestinya digunakan buat umat (berangkat haji) , " ucap hidayat di jakarta, serupa dikutip okezone, selasa (10/1/2017).
hidayat menghitung, apabila negeri ataupun pemerintah mau membetulkan infrastruktur mestinya memakai dana pajak ataupun hasil dari tax amnesty (penghapusan pajak). baginya, dana haji merupakan duit abadi kepunyaan umat yang tidak dapat begitu aja dipakai buat kepentingan negeri.
" bahwa benar dipakai kami (pks) menolak keputusan itu. karna infrastruktur bukan dari dana umat, jadi laporan ini wajib lekas dikoreksi demi kepentingan umat dan juga jangan hingga menyirnakan keyakinan pada warga, " jelas hidayat.
sedangkan bagi menteri agama lukman hakim saefudin, rencana investasi berupa infrastruktur menggambarkan penumpukan dana setoran dini pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji (bpih) pada 2014 menggapai rp 73, 79 triliun. [islamedia]
(sumber: http:// berita. islamedia. id/2017/01/pks-tidak-setuju-dana-haji-dipakai-untuk-proyek-infrastruktur. html )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar